Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) diperingatkan agar tidak terburu nafsu harus menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih dalam pembahasan alot, untuk harus diterapkan mulai 1 Januari 2026. Pasalnya, hingga kini sudah mau memasuki bulan Agustus 2025, berbagai elemen masyarakat masih memberikan masukan-masukan yang sangat urgen pada proses penyusunan KUHP …

Jerry Nababan, advokat dan praktisi hukum, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang diambil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menangani kompleksitas permasalahan pertanahan di Provinsi Lampung. “Kebijakan yang diambil Pak Menteri sangat tepat, terutama dalam mempercepat sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin ekstrem dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini adalah …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 11 (sebelas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 4 (empat) orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 16 (enam belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 1 (satu) orang saksi berinisial DVD. DVD adalah saudara sepupu eks petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. DVD diperiksa terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi yang berlawanan dengan kewajiban atau …

Iptu Binrod Situngkir dipromosikan menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Kasatreskrim Polres) Serdang Bedagai (Sergai). Perwira yang banyak mengukir prestasi dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Unit II Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto merotasi dan mempromosikan jabatan sejumlah Perwira di …

Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya temuan sejumlah pelanggaran dan dugaan permainan dalam proses pengajuan dana Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) kepada Pemerintah tahun 2025 ini. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Provinsi DKI Jakarta, Pdt Dr Jason Balompapeung, M.T.h, dan Sekretaris PGPI Provinsi DKI Jakarta, Pdt Dr Jusuf Agustian, M.T.h., di dalam Surat Resmi …

Plt Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, serta Tim Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) meresmikan peluncuran pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Desa Tanjung Moco, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Senin 28 Juli 2025. Inisiatif ini menjadi …

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof. (H.C) Dr. R Narendra Jatna, S.H., LL.M., secara resmi membuka kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola yang diselenggarakan di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, BKPM, …