Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News

Panitia Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup yang diketuai oleh St. Dr. Leo Hutagalung dan Sekretaris Umum Pdt. Adven Leonard Nababan D.Min  bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan seminar pertama “Selamatkan Tano Batak, Lestarikan Danau Toba”, bertempat di HKBP Sudirman Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025). Seminar ini diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Sobok  Simanjuntak , STh., MM. Kegiatan ini …

Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024, yang memerintahkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, masih terus bergulir. Situasi ini semakin menegaskan krisis ketatanegaraan dan krisis konstitusional Indonesia. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow, menyampaikan, semua fraksi di DPR secara bulat menolak melaksanakan putusan tersebut. Dan, belakangan Ketua DPR RI bahkan menyatakan secara terbuka bahwa putusan MK …

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung menyelenggarakan Program Pembelajaran Dasar Bahasa Mandarin pada Jumat, 18 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pegawai, secara daring dan diikuti oleh sekitar 150 orang pegawai dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung. Program ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang diwakili oleh Plt. …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 4 (empat) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak …

Pakar Hukum Anti Narkotika Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., menyampaikan, proses penghentian penuntutan perkara pemakai narkotika dengan Restorative Justice yang gencar dilakukan oleh Kejaksaan telah melanggar Hukum Pidana. “Penghentian perkara penyalahgunaan narkotika melanggar hukum pidana,” tutur Anang Iskandar, kepada wartawan, Kamis (17/7/2025). Selanjutnya, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., yang merupakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 12 (dua belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 1 (satu) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUD RISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Pemeriksaan digelar di markas Pidsus Kejaksaan Agung, di Gedung Bundar, Komplek Kejaksaan …

Puluhan aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) menggeruduk kantor Menteri Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juli 2025. Para aktivis merasa geram dan kesal dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang hanya diam saja tanpa menindak maraknya aksi-aksi intoleransi berbau agama yang terjadi di sejumlah daerah. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen …

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menggelar pelantikan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan para pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung, Rabu, 16 Juli 2025. Acara pelantikan digelar di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi menjadi sorotan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Dr. Abdul Qohar AF, S.H., …

Pakar Hukum Anti Narkotika Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., berpendapat, segala perkara narkotika harus diputuskan oleh Hakim dalam proses persidangan. Karena itu, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., yang merupakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2015/2016, menyarankan, Pemerintah dan DPR maupun Mahkamah Agung (MA) segera membuat regulasi untuk mewujudkan adanya Pengadilan Khusus Perkara Narkotika. Menurutnya, penyalahguna narkotika …