Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar menyebut, pemberian Amnesti terhadap 1.178 narapidana adalah sindiran halus kepada Aparat Penegak Hukum di Indonesia. Berdasarkan Kepres No 17 tahun 2025 sebanyak 1.178 narapidana mendapat Amnesti. Amnesti secara harfiah berarti melupakan, adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang. Hukum amnesti memiliki karakteristik khusus, yakni …
Read More »Heboh, Warga Dilarang Meninggal, Karena Kuburan Telah Penuh dan Ditutup, Warga Jakarta Timur Desak Walikota Munjirin Diperiksa
Heboh Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon (TPU Pondok Ranggon) di Jakarta Timur telah ditutup sejak Tahun 2021. Warga DKI Jakarta yang bermukim di Wilayah Jakarta Timur pun mendesak Walikota Munjirin untuk segera diperiksa. Sebab, selain TPU Pondok Rangon, sejumlah TPU di wilayah Jakarta Timur lainnya, seperti TPU Susukan, dan TPU Pondok Kelapa, juga telah dinyatakan tertutup dan tidak menerima penguburan …
Read More »Buka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025, Jaksa Agung Burhanuddin Gaskeun Transformasi Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin secara resmi membuka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa 5 Agustus 2025. Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri hingga jajaran Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri. Dalam sambutannya, Jaksa Agung …
Read More »Kunjungan Edukatif Mahasiswa Unissula, Jampidum Beri Kuliah Hukum Berkeadaban
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., menerima kunjungan akademik dari 160 mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, bersama 65 orang siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPJ), di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin, 4 Agustus 2025. Acara kunjungan ini menjadi ajang …
Read More »Kejaksaan Agung Kembali Korek Keterangan 13 Saksi Kasus Korupsi Pemberian Kredit PT Sritex
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 13 (tiga belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas …
Read More »Jampidsus Garap Keterangan 8 Saksi Korupsi Minyak Mentah PT Pertamina Yang Melibatkan Mafia Riza Chalid Dan Kawan-Kawannya
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 8 (delapan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), …
Read More »Jampidsus Kembali Periksa 6 Saksi Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbud Ristek Era Nadiem Anwar Makarim
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 6 (enam) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (Dikbud Ristek) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Anang Supriatna, menyampaikan, para saksi …
Read More »Anang Iskandar: Ingat, Pemerintah dan DPR Ditugaskan Oleh Undang-Undang Membentuk Badan Khusus Penanggulangan Kejahatan Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengamanatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk suatu Badan yang tugasnya mengkoordinasikan langkah Preventif dan Represif dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, S.H., M.H., menyebut, urgensi dibentuk Badan untuk mengkoordinasikan langkah Preventif dan Represif dalam melaksanakan …
Read More »Menuju Indonesia Emas 2045, Pontianak Jadi Tuan Rumah Rakernas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah/Sinode Am Gereja (PGIW/SAG) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 7-10 Agustus 2025 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tempat kegiatan di dua tempat, yakni pembukaan dan penginapan peserta di Hotel Star Pontianak, sedangkan acara Rakernas dan Ibadah Penutupan dilaksanakan di Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB) Pontianak. Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persekutuan Gereja-Gereja di …
Read More »PPATK Blokir Rekening Secara Sepihak Bertentangan Dengan Hak Konstitusional
Lembaga riset dan advokasi kebijakan publik The PRAKARSA menyoroti pemblokiran rekening warga secara sepihak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Baru-baru ini PPATK melakukan pemblokiran sementara sejumlah rekening dormant yakni rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih. PPATK menyatakan aksi tersebut untuk mencegah kegiatan ilegal dan praktik pencucian uang. Ari Wibowo, peneliti The PRAKARSA …
Read More »Anang Iskandar: Restorative Justice Perkara Narkotika Ala Kejaksaan Melanggar Undang-Undang!
Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar menyebut, upaya penghentian penuntutan perkara pidana narkotika yang kerap dilakukan oleh Kejaksaan secara Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah melanggar Undang-Undang. Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., yang merupakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2015/2016, menegaskan, penghentian perkara narkotika atas nama tersangka Putra Sp alias Etot bin syahari yang …
Read More »Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Diwujudkan Presiden Prabowo, KIARA: Tantangan Baru Bagi Keberlanjutan Pesisir dari Presiden Baru
Presiden Prabowo Subianto telah melanjutkan berbagai upaya hilirisasi yang dimulai oleh mantan Presiden Joko Widodo. Saat ini, upaya yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan hilirisasi sumber daya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan Tugas (Satgas) ini berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada …
Read More »Gugatan Reklamasi Teluk Manado, Majelis Hakim Mesti Putuskan Keberpihakan Kepada Keadilan dan Keselamatan Rakyat Pesisir Teluk Manado
Persidangan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada PT Manado Utara Perkasa (PT MUP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menuju babak akhir. Sebelumnya, persidangan diselenggarakan pada tanggal 26 November 2025 dan pembuktian berakhir tanggal 01 Juli 2025. Kemudian dilanjutkan agenda sidang kesimpulan dari para pihak berperkara pada tanggal 15 Juli 2025 …
Read More »Jaksa Agung Burhanuddin Berikan Pengarahan Pada Keberangkatan Kontingen Karate-Do Gojukai Indonesia ke Global Championships Japan 2025
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar (PB) Karate-Do Gojukai Indonesia memberikan sambutan dan arahan pada acara Pelepasan Kontingen Karate-Do Gojukai Indonesia yang akan bertanding pada ajang The 8th Karate-Do Gojukai Global Championships Japan 2025. Kegiatan Pelepasan ini digelar pada Jumat, 1 Agustus 2025 di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung dan dihadiri jajaran …
Read More »Bongkar Terus Kasus Korupsi Pemberian Kredit PT Sritex, Keterangan 9 Saksi Dikorek Pidsus Kejagung
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak …
Read More »