Para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan korban Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) menggelar rapat pembentukan kepengurusan baru dalam wadah Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat sore (22/8/2025). Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), …

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyampaikan catatan kritis terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus 2025. Sekjen FITRA, Misbah Hasan, menegaskan, Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto itu belum mencerminkan kondisi dan realitas masyarakat yang sebenarnya. Berikut adalah catatan-catatan Seknas FITRA atas …

Rohaniawan Pdt Gomar Gultom sangat menyesalkan adanya dugaan kriminalisasi yang terjadi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, karena podcast terkait ‘Ijasah Palsu’ mantan Presiden Joko Widodo. “Di tengah hiruk pikuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya sangat prihatin dengan makin hilangnya kemerdekaan berpendapat di negeri yang sudah 80 tahun merdeka ini. Salah satu yang sangat memilukan hati adalah kriminalisasi …

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Jumat 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik, khususnya saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam menertibkan penguasaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai segelintir pihak. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara berhasil menertibkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal, termasuk 3,7 juta …

Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pada 14 Agustus 2025 secara kompak memutuskan untuk “Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” Permohonan Uji Materiil Pasal 4A Ayat (2) Huruf b, Pasal 4A Ayat (3) Huruf a, g, dan j, serta Pasal 7 Ayat (1), (3), dan (4), mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi …

Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) telah berhasil mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan asal Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau (Kasi Penkum Kejati Riau), Zikrullah, SH., MH., dalam siaran persnya menyampaikan, buronan bernama Robby Mattoaly diamankan di Jl. Pluit Karang Elok, Penjaringan, Jakarta …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 1 (satu) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 5 (lima) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (Dikbud Ristek) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Anang Supriatna, menjelaskan, pemeriksaan itu …

Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.  Buronan tersebut bernama Ahmad Rony Yustianto. Dia ditangkap di SPBU Madiun Kertosono, pada Kamis, 14 Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Anang Supriatna, menjelaskan rincian identitas buronan tersebut: Nama/Inisial : Ahmad Rony …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 10 (sepuluh) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 10 (sepuluh) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak …

Setelah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan Entitas Anak Usaha, IKL alias Iwan Kurniawan Lukminto selaku Presiden Direktur PT Sritex Group Indonesia, yang merupakan mantan Wakil Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, langsung …

Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar mengatakan, komitmen penegak hukum sesuai tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin penyalah guna narkotika seperti Farisz RM untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial sebagai kewajiban penegak hukum. Lebih lanjut, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., yang merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 2012/2015, …

Sehari jelang sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil  atau Judicial Review (JR) atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pada Kamis, 14 Agustus 2025, TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP) meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Hakim juga diminta menyatakan sejumlah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 tahun 2021 tersebut …