Politik

Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi melanjutkan proses pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahap Kedua, yang dilaksanakan di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025. Acara dihadiri oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana, …

Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kerja sama hukum internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Pada Senin, 21 Juli 2025, telah berlangsung courtesy call antara Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan R. Narendra Jatna dengan Jaksa Agung Kerajaan Thailand Phairach Pornsomboonsiri di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral di bidang hukum serta rencana strategis dalam pembentukan forum tetap …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 13 (tiga belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas …

Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Moehammad, mempertanyakan Program ‘Kartu Janda’, yang bakal di-launching oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. “Buat apa? Sebagai terobosan afirmatif atau solusi parsial?” tanya Dika Moehammad, dalam keterangannya, yang diterima redaksi, Rabu (23/7/2025). Dika Moehammad menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggulirkan wacana Kartu Janda Jakarta, sebuah bentuk bantuan sosial yang ditujukan …

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta melalui Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan, Hardius Karo-Karo, menyampaikan bahwa diskusi yang berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, antara GMKI Jakarta dan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) belum menghasilkan titik temu substantif atas aspirasi yang disampaikan. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) meminta dengan tegas agar Kementerian …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan seluruh masyarakat anti korupsi, diminta untuk melakukan pengawasan ketat serta membongkar dugaan korupsi berjamaah di Badan Pengadaan dan Pelayanan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalistik Reformasi Indonesia (JURI) Provinsi DKI Jakarta, Barita Hasintongan Pasaribu, mengungkapkan, sejak adanya Badan Pengadaan dan Pelayanan Barang/Jasa …

Panitia Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup yang diketuai oleh St. Dr. Leo Hutagalung dan Sekretaris Umum Pdt. Adven Leonard Nababan D.Min  bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan seminar pertama “Selamatkan Tano Batak, Lestarikan Danau Toba”, bertempat di HKBP Sudirman Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025). Seminar ini diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Sobok  Simanjuntak , STh., MM. Kegiatan ini …

Panitia Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup yang diketuai oleh St. Dr. Leo Hutagalung dan Sekretaris Umum Pdt. Adven Leonard Nababan D.Min  bersama beberapa organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan seminar pertama “Selamatkan Tano Batak, Lestarikan Danau Toba”, bertempat di HKBP Sudirman Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025). Seminar ini diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Sobok  Simanjuntak , STh., MM. Kegiatan ini …

Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024, yang memerintahkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, masih terus bergulir. Situasi ini semakin menegaskan krisis ketatanegaraan dan krisis konstitusional Indonesia. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow, menyampaikan, semua fraksi di DPR secara bulat menolak melaksanakan putusan tersebut. Dan, belakangan Ketua DPR RI bahkan menyatakan secara terbuka bahwa putusan MK …

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung menyelenggarakan Program Pembelajaran Dasar Bahasa Mandarin pada Jumat, 18 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pegawai, secara daring dan diikuti oleh sekitar 150 orang pegawai dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung. Program ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang diwakili oleh Plt. …