Politik

Jaksa Agung melalui melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 1 (satu) pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam tindak pidana narkotika pada ekspose perkara yang diselenggarakan pada Rabu, 30 Juli 2025. Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif, yaitu: Satu Tersangka atas nama Putra.Sp als Etot …

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kepercayaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) telah menggandeng Kejaksaan dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Jaksa Agung Muda Bidang Perdata …

Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani menegaskan komitmen kuat dalam mengawal pengelolaan dana desa secara akuntabel dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Komitmen Bersama se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat, pada Selasa 29 Juli 2025. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk sinergi antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta …

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) diperingatkan agar tidak terburu nafsu harus menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih dalam pembahasan alot, untuk harus diterapkan mulai 1 Januari 2026. Pasalnya, hingga kini sudah mau memasuki bulan Agustus 2025, berbagai elemen masyarakat masih memberikan masukan-masukan yang sangat urgen pada proses penyusunan KUHP …

Jerry Nababan, advokat dan praktisi hukum, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang diambil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menangani kompleksitas permasalahan pertanahan di Provinsi Lampung. “Kebijakan yang diambil Pak Menteri sangat tepat, terutama dalam mempercepat sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin ekstrem dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini adalah …

Plt Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, serta Tim Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) meresmikan peluncuran pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Desa Tanjung Moco, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Senin 28 Juli 2025. Inisiatif ini menjadi …

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof. (H.C) Dr. R Narendra Jatna, S.H., LL.M., secara resmi membuka kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola yang diselenggarakan di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, BKPM, …

Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) bersama Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan laporan Indeks Investasi Hijau II yang mengkaji praktik keuangan berkelanjutan oleh 13 bank nasional dan internasional di Indonesia pada periode 2017/2023. Hasil laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar bank masih menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas rendah dalam keputusan pembiayaan, meskipun telah ada kemajuan formal melalui penerbitan laporan …

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP SERINDO), mengecam keras pengrusakan Rumah Doa Umat Kristen di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekjen DPP SERINDO Muhammad Irvan Mahmud Asia menilai peristiwa serupa semakin marak. “Setelah delapan bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kasus-kasus intoleransi semakin marak dan tak ada penyelesaian yang konkrit,” ujar Irvan dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025). Menurut …

Jaksa Agung melalui melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 4 (empat) pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam tindak pidana narkotika pada ekspose perkara yang diselenggarakan pada Senin, 28 Juli 2025. Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif, yaitu: Tersangka Krisna Adam bin Herman Silahudin dari …