Jaksa Agung melalui melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 1 (satu) pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam tindak pidana narkotika pada ekspose perkara yang diselenggarakan pada Senin 7 Juli 2025. Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif yaitu Tersangka Ardiansyah Rambe bin Muhammad Johan Rambe …
Read More »Politik
Salah Satunya Perkara Pencurian di Rokan Hulu, Jampidum Setujui Penyelesaian 13 Perkara Secara Restorative Justice
Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 13 (tiga belas) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada Senin, 7 Juli 2025. Salah satu perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui mekanisme Keadilan Restoratif yaitu terhadap Tersangka Very Fikry Andrian als Amri dari Kejaksaan …
Read More »Kejaksaan Bakal Terima Anggaran Rp 27,4 Triliun Tahun 2026, Bahas Anggaran dan Laporan APBN Tahun 2024, Plt Jambin R Narendra Jatna Wakili Kejaksaan Agung Rapat dengan Komisi III DPR
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diwakili Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) R Narendra Jatna, mengikuti rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senin, 7 Juli 2025. Dalam paparannya, Plt Jambin R …
Read More »Petinggi TNI Isi Pos-Pos Strategis Jabatan Sipil, Hendardi SETARA Institute Kritik Rezim Prabowo Subianto
Regresi berlapis reformasi dalam Pengembalian Status Prajurit Aktif Pasca Penempatan Jabatan Sipil di Luar UU TNI. Regresi reformasi TNI semakin tegas terlihat dalam 9 bulan kepemimpinan Prabowo-Gibran. Setelah berbagai penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil, ketidakpatuhan terhadap Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga minimnya partisipasi bermakna dan substansi yang masih rapuh dalam muatan revisi UU TNI, kondisi regresi tersebut semakin …
Read More »7 Tersangka Pengrusakan dan Pembubaran Paksa Ibadah Kristen di Sukabumi Ditangguhkan Penahanannya, Hotman Paris Hutapea: Halo Menteri HAM, Anda Itu Seharusnya Menindak Pelanggar HAM!
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea gregetan dengan ulah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang melepas 7 Tersangka pelaku pengrusakan dan pembubaran ibadah retret Umat Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Hotman Paris Hutapea menyoroti kasus pembubaran ibadah dan perusakan vila yang digunakan sebagai tempat retret di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi. Dari penyelidikan polisi, saat ini ada 7 orang …
Read More »Hotman Paris Hutapea Pertanyakan Motif di Balik Viralnya Transaksi Saham Fiktif Rp 1,8 Miliar
Pengacara kondang yang jadi Kuasa Hukum PT Ajaib Sekuritas Asia, Hotman Paris Hutapea secara terbuka mempertanyakan motif di balik viralnya kasus transaksi saham Rp 1,8 miliar di media sosial (medsos), yang dinilai sarat kejanggalan dan potensi disinformasi. Dalam unggahan video dan pernyataan di akun Instagram resminya, Hotman mengungkap ada indikasi kuat keterlibatan oknum yang secara sadar menyebarkan informasi tidak akurat. …
Read More »Mega Proyek Tambak di Pantura, Revitalisasi atau Ekstensifikasi Untuk Kepentingan Siapa?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa akan melakukan revitalisasi 78.000 hektar tambak di kawasan Pantai Utara Jawa. Sebelum dilakukannya revitalisasi, KKP menyatakan bahwa 78.000 hektar tersebut sebelumnya dimanfaatkan untuk tambak udang, akan tetapi tidak produktif. Dalam pernyataannya, KKP menyebutkan bahwa program revitalisasi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 yang diawali dari Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama pengembangan …
Read More »Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Pasal-pasal Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Delapan organisasi masyarakat sipil bersama sejumlah individu terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Jumat, 4 Juli 2025. Permohonan ini secara khusus mempersoalkan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang memberikan legitimasi hukum terhadap kemudahan dan …
Read More »Kawal Dana Desa dan Pemberdayaan Rakyat, Jamintel Reda Mathovani Teken MoU dengan Pemprov Bangka Belitung
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) Reda Manthovani menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri Sewilayah Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Seprovinsi Bangka Belitung, Jumat (4/7/2025). Nota Kesepahaman ini mencakup kerja sama dalam pengawalan dan pengamanan dana desa serta pemberdayaan masyarakat melalui Sistem Real Time Monitoring Village Management Funding. …
Read More »Dr Harli Siregar Dirotasi Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin menggelar rotasi besar-besaran di institusi Adhyaksa itu. Rotasi itu berdasarkan keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Dr Harli Siregar. Berdasarkan berkas diterima redaksi, Harli menjadi salah satu pejabat yang ada dalam daftar. …
Read More »
Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News