Politik

Lima Kali Panggilan Sidang Dicuekin Saksi, Jaksa dan Majelis Hakim Didesak Ambil Langkah Tegas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan perkara sengketa patok lahan antara PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) dan PT Position yang berlokasi di Halmahera Timur, diminta segera mengambil langkah tegas terhadap saksi yang sudah mangkir sebanyak 5 kali dari …

Nahas benar nasib yang menimpa Ilham Sadewo, warga Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pria kelahiran 30 Juni 1996 ini adalah seorang Pegawai Kontrak atau Karyawan Kontrak di Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta. Anak kedua dari lima bersaudara ini akrab dipanggil dengan nama Ela. Dia ditangkap Polisi dari Polsek Kelapa Gading, ketika sedang membonceng kawannya naik sepeda motor di …

Forum Aktivis Jakarta mendesak Aparat Penegak Hukum melakukan audit terhadap Proyek Monorel Jakarta yang mangkrak, sebelum Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar tiang-tiang beton proyek mangkrak itu. Ketua Forum Aktivis Jakarta, Fadly RK, menyampaikan, puluhan tiang beton eks proyek Monorel Jakarta yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika telah menjadi simbol kegagalan tata kelola infrastruktur selama dua …

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diperingatkan oleh warga agar tidak melindungi para koruptor dalam proyek mangkrak Monorel Jakarta. Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membongkar tiang-tiang beton proyek mangkrak itu, disinyalir sebagai upaya melindungi para koruptor yang bermain pada proyek tersebut, tanpa proses hukum yang jelas. Ketua LSM Komunitas Jakarta Baru, Ali Husen, memperingatkan, Proyek Monorel Jakarta yang mangkrak …

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto disarankan segera melakukan evaluasi dengan menganulir pencalonan sejumlah bakal calon ketua DPD PDIP dan DPC PDIP di berbagai daerah, karena banyak yang bermasalah serta tidak loyal kepada partai PDIP maupun kepada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Salah satunya adalah bakal calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes, atas nama Indra …

Nama Tan Lie Pin alias Lili Salim mendadak hilang dari pusaran perkara skandal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan skandal korupsi Izin Usaha Tambang (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pada persidangan Perkara dengan nomor 031-Pid-sus-TPK/2025/PN Jkt-Pst ini, Terdakwa Pemilik PT Lawu Agung Mining, yaitu Windu Aji Sutanto, …

Para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan korban Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) menggelar rapat pembentukan kepengurusan baru dalam wadah Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat sore (22/8/2025). Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), …

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyampaikan catatan kritis terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus 2025. Sekjen FITRA, Misbah Hasan, menegaskan, Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto itu belum mencerminkan kondisi dan realitas masyarakat yang sebenarnya. Berikut adalah catatan-catatan Seknas FITRA atas …

Rohaniawan Pdt Gomar Gultom sangat menyesalkan adanya dugaan kriminalisasi yang terjadi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, karena podcast terkait ‘Ijasah Palsu’ mantan Presiden Joko Widodo. “Di tengah hiruk pikuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya sangat prihatin dengan makin hilangnya kemerdekaan berpendapat di negeri yang sudah 80 tahun merdeka ini. Salah satu yang sangat memilukan hati adalah kriminalisasi …

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Jumat 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik, khususnya saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam menertibkan penguasaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai segelintir pihak. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara berhasil menertibkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal, termasuk 3,7 juta …