Politik

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto disarankan segera melakukan evaluasi dengan menganulir pencalonan sejumlah bakal calon ketua DPD PDIP dan DPC PDIP di berbagai daerah, karena banyak yang bermasalah serta tidak loyal kepada partai PDIP maupun kepada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Salah satunya adalah bakal calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes, atas nama Indra …

Nama Tan Lie Pin alias Lili Salim mendadak hilang dari pusaran perkara skandal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan skandal korupsi Izin Usaha Tambang (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pada persidangan Perkara dengan nomor 031-Pid-sus-TPK/2025/PN Jkt-Pst ini, Terdakwa Pemilik PT Lawu Agung Mining, yaitu Windu Aji Sutanto, …

Para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan korban Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) menggelar rapat pembentukan kepengurusan baru dalam wadah Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat sore (22/8/2025). Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), …

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyampaikan catatan kritis terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus 2025. Sekjen FITRA, Misbah Hasan, menegaskan, Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto itu belum mencerminkan kondisi dan realitas masyarakat yang sebenarnya. Berikut adalah catatan-catatan Seknas FITRA atas …

Rohaniawan Pdt Gomar Gultom sangat menyesalkan adanya dugaan kriminalisasi yang terjadi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, karena podcast terkait ‘Ijasah Palsu’ mantan Presiden Joko Widodo. “Di tengah hiruk pikuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya sangat prihatin dengan makin hilangnya kemerdekaan berpendapat di negeri yang sudah 80 tahun merdeka ini. Salah satu yang sangat memilukan hati adalah kriminalisasi …

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Jumat 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik, khususnya saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah dalam menertibkan penguasaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai segelintir pihak. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara berhasil menertibkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal, termasuk 3,7 juta …

Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pada 14 Agustus 2025 secara kompak memutuskan untuk “Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” Permohonan Uji Materiil Pasal 4A Ayat (2) Huruf b, Pasal 4A Ayat (3) Huruf a, g, dan j, serta Pasal 7 Ayat (1), (3), dan (4), mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi …

Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar mengatakan, komitmen penegak hukum sesuai tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin penyalah guna narkotika seperti Farisz RM untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial sebagai kewajiban penegak hukum. Lebih lanjut, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SH.,MH., yang merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 2012/2015, …

Sehari jelang sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil  atau Judicial Review (JR) atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pada Kamis, 14 Agustus 2025, TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP) meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Hakim juga diminta menyatakan sejumlah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 tahun 2021 tersebut …

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kembali melanjutkan proses hukum gugatan pembatalan perkawinan terhadap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Arab Saudi. Sidang kedua yang digelar pada Selasa 12 Agustus 2025 tersebut mengagendakan jawaban turut tergugat sekaligus pembuktian di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), …