Politik

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Penanganan Perkara Pidana oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan yang berlangsung di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis 7 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik …

Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 9 (sembilan) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada Kamis, 7 Agustus 2025. Salah satu perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui mekanisme keadilan restoratif adalah terhadap Tersangka Suriyansyah bin Ismail, dari Kejaksaan Negeri Paser, Kejaksaan …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), …

Kisruh internal melanda organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah menyusul pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) pada 24 Mei 2025 yang dinilai tidak sah oleh sejumlah aktivis, fungsionaris, dan senior GAMKI di provinsi tersebut. Jumat (8/8/2025). Dalam pernyataan sikap yang dirilis, mereka menegaskan keprihatinan mendalam atas pelaksanaan Konferda yang disebut dilaksanakan sepihak oleh oknum fungsionaris DPP GAMKI. Mereka menyebut …

Dalam satu berita di tanggal 6 Agustus 2025, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI), telah merilis data bahwa serapan tenaga kerja dalam semester 1 2025 adalah 303 ribu orang yang juga dinyatakan jumlahnya lebih besar dari angka PHK yang terjadi pada semester yang sama. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, data ini patut diduga hanya untuk ‘Asal …

Pantau Gambut mencatat lonjakan drastis jumlah titik panas (hotspot) yang mencapai lebih dari lima kali lipat dalam satu bulan di seluruh Indonesia. Dari Juni hingga Juli 2025, tercatat adanya kenaikan 11.287 titik panas tersebar di 303 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Mayoritas titik panas ini berada di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Aceh. Asapnya telah menjangkau Malaysia dan Singapura, membuat ketiga …

Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan The PRAKARSA menanggapi rilis angka kemiskinan nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juli 2025. Rilis angka kemiskinan didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang mencatat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen atau 23,85 juta, turun dari 8,57 persen dari hasil Susenas September 2024. PRAKARSA mengapresiasi langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi …

PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) kembali melakukan tindakan kekerasan dengan menggusur Masyarakat Adat Natinggir di Tano Batak, Sumatera Utara. Perusahaan pengelolaan pulp milik taipan keturunan China bernama Sukanto Tanoto itu  telah berulang kali menggusur komunitas-komunitas Masyarakat Adat Tano Batak di Kawasan Danau Toba (KDT) dengan alasan untuk melancarkan bisnisnya guna Hutan Tanaman …

Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar menyebut, penegak hukum harus mengambil pelajaran dari fenomena amnesti massal terhadap 1178 narapidana yang mayoritas adalah penyalah guna narkotika. Farisz seharusnya dituntut dengan hukuman rehabilitasi dan didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) memahami Undang-Undang Nomor 35 …

Belakangan ini ramai pemberitaan di berbagai media yang tergabung dalam konsorsium Indonesia Leaks terkait dengan adanya masalah serius dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwajibkan bagi prajurit TNI Angkatan Darat.  Program KPR tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD. Berdasarkan hasil investigasi konsorsium media tersebut, program ini memiliki sejumlah persoalan serius, diantaranya …