Hukum

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin menggelar rotasi besar-besaran di institusi Adhyaksa itu. Rotasi itu berdasarkan keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Dr Harli Siregar. Berdasarkan berkas diterima redaksi, Harli menjadi salah satu pejabat yang ada dalam daftar. …

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin meresmikan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada Kamis 3 Juli 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara peresmian ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rina Virawati, Forkopimda Kalimantan Selatan dan sejumlah pejabat instansi di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada …

Kejaksaan Negeri Badung Bali menggelar penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Badung Bali, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 5 Badung Bali, pada Rabu, (2/7/2025). Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo, S.H., M.H., melakukan penandatanganan MoU itu dengan Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, S.H., M.Hum., …

Kejaksaan Negeri Badung (Kejari Badung) Bali, menggelar Pemusnahan Barang Bukti (Barbuk) Narkoba dengan mengajak mahasiswa dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bali. Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (3/7/2025), Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo, S.H., M.H., menuturkan, pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Badung Bali yang berada di Jalan Jaksa …

Para advokat yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan Surat Somasi kepada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024/2029. Surat Somasi itu dilayangkan pada Rabu, 2 Juli 2025, dengan sejumlah poin yang disampaikan para advokat kepada anak dari mantan Presiden Joko Widodo itu. 1. Bahwa kami Para Advokat PEREKAT NUSANTARA dan …

Sejumlah Advokat yang tergabung dalam Aliansi Pengacara Indonesia (API), menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Aparat Penegak Hukum, Perangkat Desa, Bimaspol, Kamtibmas di Wilayah Hukum Desa Cidahu Sukabumi, Jawa Barat, lantaran masih sering terjadinya aksi massa terorganisir yang merusak, mengusir dan melakukan tindakan-tindakan premanisme terhadap kegiatan Umat Kristen, seperti Retreat Sekolah Minggu yang terjadi di wilayah itu. Mosi Tidak Percaya itu …

Warga Gereja di berbagai tempat di Jakarta, diminta waspadai perilaku dan tindak-tanduk oknum pimpinan Majelis Gereja yang kerap melakukan penekanan dan bahkan ancaman kepada para pendeta gara-gara rebutan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi DKI Jakarta, Jerry Nababan, SH., memperingatkan setiap pimpinan gereja agar tidak sikut menyikut dan bahkan sampai ancam …

Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap tegas dan jelas terkait konflik di Timur Tengah yakni perang Iran vs Israel. Selama ini, Indonesia sering bersembunyi dengan bahasa-bahasa yang sangat terkesan basa-basi jika berurusan dengan konflik di Timur Tengah. Dengan balutan pernyataan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dan Indonesia Turut Menciptakan Perdamaian Dunia, sebagaimana termaktub di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, sering …

Kepala Dinas Perumahan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, diminta harus bertanggung jawab atas adanya proyek mencapai nilai hampir Rp 10 miliar di Rumah Susun Jatinegara (Rusun Jatinegara). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD LAKI DKI Jakarta), Jerry Nababan, mengungkapkan, pihaknya mendapat temuan adanya proyek senilai Rp 9.348.257.000 atau hampir …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, diminta segera turun tangan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, bau busuk korupsi merebak di kantor yang berlokasi di Terminal Rawamangun …