Hukum

Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan jajarannya, kembali mengorek perkara Pemberian Kredit kepada PT Sritex. Pada Selasa, 8 Juli 2025, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 8 (delapan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan …

Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 4 (empat) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada Selasa, 8 Juli 2025. Salah satu perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui mekanisme Keadilan Restoratif adalah terhadap Tersangka Kaisubu Yohanes Usior dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor, …

Advokat dari Tim Relawan Prabowo Mania 08, Jeffri AM Simanjuntak SH. MH., mendesak Kapolda Metro Jaya  Irjen Pol Karyoto dan jajarannya segera menindaklanjuti laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang hipnoterapis bernama Sabrina Irine. Pasalnya, sudah 4 tahun sejak laporan tersebut dibuat oleh Dosen Universitas Negeri Medan (UNIMED), bernama Diana Hasyim ke Polda Metro Jaya, tak kunjung diproses …

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, melakukan kunjungan kerja atau kunker ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat pada Senin 7 Juli sampai Selasa 8 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan menyeluruh kepada jajaran Kejaksaan Sewilayah Kalimantan Barat guna memperkuat kinerja dan sinergi kelembagaan dalam mendukung penegakan hukum serta pembangunan nasional. Dalam arahannya, Jaksa …

The PRAKARSA (Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan) menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengenakan tarif 10 persen untuk sejumlah fasilitas olahraga. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta resmi menetapkan 21 jenis fasilitas olahraga sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kategori jasa kesenian dan hiburan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor …

Jaksa Agung melalui melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 1 (satu) pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam tindak pidana narkotika pada ekspose perkara yang diselenggarakan pada Senin 7 Juli 2025. Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif yaitu Tersangka Ardiansyah Rambe bin Muhammad Johan Rambe …

Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual dalam rangka menyetujui 13 (tiga belas) permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada Senin, 7 Juli 2025. Salah satu perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui mekanisme Keadilan Restoratif yaitu terhadap Tersangka Very Fikry Andrian als Amri dari Kejaksaan …

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas), Rudi Margono, memimpin Apel Gabungan Konsolidasi Internal Antar Bidang dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai, di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025. Apel ini dihadiri oleh Para Jaksa Agung Muda, Staf Ahli Jaksa Agung, Pejabat Eselon II, III dan IV, serta seluruh pegawai Kejaksaan Agung. Dalam amanatnya, Jamwas Rudi Margono menegaskan …

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diwakili Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) R Narendra Jatna, mengikuti rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senin, 7 Juli 2025. Dalam paparannya, Plt  Jambin R …

Kejaksaan Agung Republik Indonesia diminta untuk segera turun melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi kakap pada proyek bernilai Rp 3,6 triliun yang diungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DKI Jakarta, Jerry Nababan, SH., meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajarannya untuk segera menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi kakap itu. …