Hukum

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diwakili Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) R Narendra Jatna, mengikuti rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dengan Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senin, 7 Juli 2025. Dalam paparannya, Plt  Jambin R …

Kejaksaan Agung Republik Indonesia diminta untuk segera turun melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi kakap pada proyek bernilai Rp 3,6 triliun yang diungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DKI Jakarta, Jerry Nababan, SH., meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajarannya untuk segera menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi kakap itu. …

Regresi berlapis reformasi dalam Pengembalian Status Prajurit Aktif Pasca Penempatan Jabatan Sipil di Luar UU TNI. Regresi reformasi TNI semakin tegas terlihat dalam 9 bulan kepemimpinan Prabowo-Gibran. Setelah berbagai penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil, ketidakpatuhan terhadap Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga minimnya partisipasi bermakna dan substansi yang masih rapuh dalam muatan revisi UU TNI, kondisi regresi tersebut semakin …

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi dilaporkan telah sering menelantarkan warga. Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab dikenal dengan Kang Dedi alias KDM diminta turun tangan. Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Nasional Indonesia (LBH PERJUANGAN NASIONAL INDONESIA), Jhon Roy P Siregar, menyampaikan, pihaknya telah berbulan-bulan ini mendapat laporan dan keluhan-keluhan warga Bekasi, …

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea gregetan dengan ulah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang melepas 7 Tersangka pelaku pengrusakan dan pembubaran ibadah retret Umat Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Hotman Paris Hutapea menyoroti kasus pembubaran ibadah dan perusakan vila yang digunakan sebagai tempat retret di Kampung Tangkil, Desa Tangkil,  Cidahu, Sukabumi. Dari penyelidikan polisi, saat ini ada 7 orang …

Pengacara kondang yang jadi Kuasa Hukum PT Ajaib Sekuritas Asia, Hotman Paris Hutapea secara terbuka mempertanyakan motif di balik viralnya kasus transaksi saham Rp 1,8 miliar di media sosial (medsos), yang dinilai sarat kejanggalan dan potensi disinformasi. Dalam unggahan video dan pernyataan di akun Instagram resminya, Hotman mengungkap ada indikasi kuat keterlibatan oknum yang secara sadar menyebarkan informasi tidak akurat. …

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendesak aparat Kepolisian mengusut tuntas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap remaja asal Lampung di sebuah bar di Jakarta Barat. Hal itu disampaikan Hotman Paris Hutapea saat menerima perwakilan korban di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (4/7/2025). Remaja wanita berinisial M (15) asal Lampung menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga dilakukan …

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendesak Majelis Hakim Pengadilan Militer yang menyidangkan kasus pembunuhan dari peristiwa tembak menembak antara anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) versus Polisi pada Judi Sabung Ayam di Lampung yang menghebohkan jagat Indonesia beberapa waktu lalu. Hotman Paris Hutapea menekankan agar Majelis Hakim Pengadilan Militer yang menyidangkan kasus ini harus fokus membongkar kasus pembunuhannya tersebut. Keluarga korban …

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa akan melakukan revitalisasi 78.000 hektar tambak di kawasan Pantai Utara Jawa.  Sebelum dilakukannya revitalisasi, KKP menyatakan bahwa 78.000 hektar tersebut sebelumnya dimanfaatkan untuk tambak udang, akan tetapi tidak produktif.  Dalam pernyataannya, KKP menyebutkan bahwa program revitalisasi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 yang diawali dari Provinsi Jawa Barat.  Tahap pertama pengembangan …

Delapan organisasi masyarakat sipil bersama sejumlah individu terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Jumat, 4 Juli 2025. Permohonan ini secara khusus mempersoalkan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang memberikan legitimasi hukum terhadap kemudahan dan …