Daerah

Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar menyebut, pemberian Amnesti terhadap 1.178 narapidana adalah sindiran halus kepada Aparat Penegak Hukum di Indonesia. Berdasarkan Kepres No 17 tahun 2025 sebanyak 1.178 narapidana mendapat Amnesti. Amnesti secara harfiah berarti melupakan, adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang. Hukum amnesti memiliki karakteristik khusus, yakni …

Heboh Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon (TPU Pondok Ranggon) di Jakarta Timur  telah ditutup sejak Tahun 2021. Warga DKI Jakarta yang bermukim di Wilayah Jakarta Timur pun mendesak Walikota Munjirin untuk segera diperiksa. Sebab, selain TPU Pondok Rangon, sejumlah TPU di wilayah Jakarta Timur lainnya, seperti TPU Susukan, dan TPU Pondok Kelapa, juga telah dinyatakan tertutup dan tidak menerima penguburan …

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin secara resmi membuka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa 5 Agustus 2025. Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri hingga jajaran Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri. Dalam sambutannya, Jaksa Agung …

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., menerima kunjungan akademik dari 160 mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, bersama 65 orang siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPJ), di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin, 4 Agustus 2025. Acara kunjungan ini menjadi ajang …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 13 (tiga belas) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 8 (delapan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), …

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 6 (enam) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (Dikbud Ristek) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Anang Supriatna, menyampaikan, para saksi …

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengamanatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk suatu Badan yang tugasnya mengkoordinasikan langkah Preventif dan Represif dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pakar Hukum Anti Narkotika, Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, S.H., M.H., menyebut, urgensi dibentuk Badan untuk mengkoordinasikan langkah Preventif dan Represif dalam melaksanakan …

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah/Sinode Am Gereja (PGIW/SAG) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 7-10 Agustus 2025 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tempat kegiatan di dua tempat, yakni pembukaan dan penginapan peserta di Hotel Star Pontianak, sedangkan acara Rakernas dan Ibadah Penutupan dilaksanakan di Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB) Pontianak. Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persekutuan Gereja-Gereja di …

Lembaga riset dan advokasi kebijakan publik The PRAKARSA menyoroti pemblokiran rekening warga secara sepihak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Baru-baru ini PPATK melakukan pemblokiran sementara sejumlah rekening dormant yakni rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih. PPATK menyatakan aksi tersebut untuk mencegah kegiatan ilegal dan praktik pencucian uang. Ari Wibowo, peneliti The PRAKARSA …