Para Korban Peristiwa 27 Juli Dukung Megawati Soekarnoputri Tetapkan Kembali Hasto Kristiyanto Sebagai Sekjen

Puluhan Korban Peristiwa 27 Juli 1996, meminta kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar kiranya mengembalikan posisi Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen DPP PDIP.

Hal itu disampaikan perwakilan Korban Peristiwa 27 Juli 1996, dalam konferensi pers yang digelar di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/8/2025).

Raya Tampubolon, salah seorang korban Peristiwa 27 Juli 1996 mengungkapkan, telah menjadi perhatian serius DPP PDIP sejak awal bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli adalah bagian dari sejarah perlawanan partai berlambang banteng itu kepada rezim otoriter Orde Baru.

Hal itu kemudian ditegaskan lagi oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan Ke-6 Nusa Dua, Badung, Bali, pada Jumat (1/8/2025) pekan lalu.

“Dan sejak Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen DPP PDIP, kami para korban Peristiwa 27 Juli 1996, mendapat perhatian yang khusus di seluruh PDIP. Karena itulah, pada kesempatan ini, kami para korban Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, memohon kembali kepada Ibunda Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen kembali,” tutur Raya Tampubolon.

Raya Tampubolon yang hadir bersama para Korban Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 lainnya seperti Ali Husein, Iwan Sanusi, Ricky Yusuf, Michael Tulis dan Elsye Mailoa yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PDIP, menyebutkan, selama menjadi Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sangat paham dan taat kepada partai dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami melihat hubungan profesional dan kepartaian Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai sangat paham dengan partai ini, dan sangat setia kepada Ibunda Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Maka, kami juga melihat tidak ada hambatan bagi Ibunda Ketua Umum, untuk kembali menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen,” tutur Raya Tampubolon.

Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), adalah insiden kerusuhan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Peristiwa ini melibatkan bentrokan antara massa pendukung Megawati Soekarnoputri dan massa pendukung Suryadi yang merupakan kekuatan Orde Baru, yang keduanya mengklaim sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kerusuhan ini terjadi di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro dan meluas ke berbagai wilayah di Jakarta.

Di tempat yang sama, Ali Husein yang juga korban peristiwa 27 Juli 1996, mengatakan Hasto Kristiyanto sudah teruji dalam mendampingi Ibunda Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami melihat, Hasto Kristiyanto sosok yang masih tepat untuk menjadi Sekjen mendampingi Ibunda Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Beliau sudah teruji dan terbukti mampu memajukan partai,” ujar Ali Husein.

Karena itu, Ali Husein mengatakan, dukungan penuh dari para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung di Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

Selain itu, dia berharap, para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung di Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) dapat dilibatkan langsung ke dalam struktur DPP PDIP untuk kembali bersama-sama berjuang bersama partai berlambang banteng itu.

“Kami, tercatat masih ada 65 orang yang hidup, yang merupakan korban langsung Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung FKK-124. Yang lainnya sudah banyak yang meninggal dunia. Kami siap berjuang kembali bersama Ibunda Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto,” tegas Ali Husein, yang disambut setuju oleh para korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung FKK-124.

Di samping itu, Ali Husein melihat, sudah hampir 30 tahun peristiwa Kudatuli belum terselesaikan oleh Negara Indonesia.

Paling tidak, menurut dia, ada dua hal utama yang seharusnya menjadi solusi menyelesaikan persoalan itu.

“Pertama solusi hukum dan HAM. Dan kedua, solusi politik. Kedua solusi inilah yang seharusnya dilakukan agar peristiwa yang mana kami jadi korban-korbannya, untuk diselesaikan,” ujar Ali Husein.

Bicara mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli, di tempat yang sama, Raya Tampubolon menambahkan, sudah banyak generasi partai PDIP yang tidak tahu dan mungkin tidak belajar.

Karena itu, kata dia, seperti ungkapan Founding Father Indonesia, Bung Karno, Jas Merah atau Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, maka Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli adalah sejarah partai dan Indonesia yang tak boleh dilupakan.

“Jas Merah. Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Demikian Bung Karno mengajarkan kepada kita semua,” ujar Raya Tampubolon.(*)