Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News
Forum Aktivis Jakarta mendesak Aparat Penegak Hukum melakukan audit terhadap Proyek Monorel Jakarta yang mangkrak, sebelum Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar tiang-tiang beton proyek mangkrak itu.
Ketua Forum Aktivis Jakarta, Fadly RK, menyampaikan, puluhan tiang beton eks proyek Monorel Jakarta yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika telah menjadi simbol kegagalan tata kelola infrastruktur selama dua dekade.
Proyek yang dimulai sejak era Gubernur Sutiyoso ini mangkrak, dan kini pemerintah berencana melakukan pembongkaran pada awal 2026.
Pemprov DKI melalui Gubernur Pramono Anung telah menyatakan pembongkaran akan dilakukan, bahkan telah dikonsultasikan dengan penegak hukum.
“Namun, sebelum alat peraga kegagalan ini dihilangkan dari pandangan publik, kita harus memastikan jejak hukum dan kerugian negara tidak ikut hilang. Tiang-tiang tersebut masih tercatat sebagai aset PT Adhi Karya, sehingga ada tanggung jawab korporasi yang wajib ditelusuri,” ujar Fadly RK, dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Fadly RK menambahkan, Asosiasi Pengusaha Konstruksi pun menegaskan bahwa sebelum langkah teknis, harus ada audit, inventarisasi aset, dan koordinasi hukum yang memadai.
“Karena itu, rencana pembongkaran tidak boleh menjadi sekadar pembersihan kota, tetapi penegakan akuntabilitas publik dan kepastian hukum bagi rakyat Jakarta,” ujarnya.
Forum Aktivis Jakarta pun menyampaikan tuntutannya terkait persoalan ini. Pertama, mendesak KPK lakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Monorel mangkrak sebelum pembongkaran dilaksanakan.
“Agar tidak ada penghilangan alat bukti dan memastikan dugaan kerugian negara dapat diusut tuntas,” ujar Fadly RK.
Kedua, segera periksa aktor politik dan Korporasi yang terlibat dalam Proyek Monorel mangkrak.
“Usut siapa yang mengambil keputusan, siapa pemilik modal, dan siapa yang menikmati keuntungan dari proyek gagal ini,” lanjutnya.
Ketiga, meminta Pertanggungjawaban PT Adhi Karya terhadap tiang Monorel mangkrak. Termasuk kewajiban pembiayaan pembongkaran dan perhitungan kerugian negara dari proyek tersebut.
Keempat, segera buka seluruh dokumen Proyek dan Proses Audit kepada Publik. “Pramono wajib memastikan transparansi untuk menjaga kepercayaan warga dan mencegah manipulasi kepentingan,” lanjutnya.
Kelima, jamin Pemulihan Hak Publik dan Reformasi Tata Kelola Infrastruktur Jakarta. Setiap kegagalan proyek harus menjadi pelajaran nyata dengan perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat.
“Kami mendesak Gubernur DKI Pramono Anung untuk tidak terburu-buru membongkar tiang monorel sebelum kebenaran hukum terungkap! Jangan biarkan beton runtuh lebih dulu daripada keadilan,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.
“Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono Anung di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).
Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.
“Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.
Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.
“Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” lanjutnya.
Karena itu, dia mendorong agar permasalahan tiang monorel segera diselesaikan secara menyeluruh.
Pemprov DKI pun saat ini sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejati DKI Jakarta hingga KPK.
“Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.
Sebelumnya lagi, Pramono Anung memastikan penanganan tiang-tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, akan mulai dikerjakan pada awal tahun depan. Dia mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.
“Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Pramono menyebut penyelesaian masalah tiang monorel menjadi salah satu prioritas. Dia pun meminta doa agar penyelesaian soal tiang monorel itu bisa segera diselesaikan.
“Tolong doakan saja, mudah-mudahan segera saya selesaikan,” ujarnya.
Pramono Anung Datangi KPK
Dalam melaksanakan rencana tersebut, Pramono pun sempat mendatangi KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk berkonsultasi membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak.
Saat itu, Pramono bertemu dengan pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.
“Beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini,” kata Pramono Anung di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dapat Lampu Hijau dari KPK dan Kejati DKI
Pramono pun mengaku telah mendapat lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak. Dia juga mendapat arahan dari KPK.
“Alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” kata Pramono Anung di acara pembukaan Jakarta Architecture Festival di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Pramono mengaku sudah ‘gatal’ melihat tiang-tiang proyek mangkrak itu. Dia mengatakan monorel itu tak selesai selama hampir 21 tahun.
“Jadi ada dua yang saya ingin betul sejak awal dirancang dipersiapkan secara baik. Yang pertama berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan,” ucap Pramono Anung.
“Saya terus terang gatel, gatel itu apa ya, berkeinginan banget untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.
Pramono mengungkap KPK memberikan arahan bahwa proses pembongkaran tiang monorel bisa dilakukan selama tidak ada proses hukum yang berlangsung.
Pramono Anung mengaku juga telah mendapat surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) terkait rencana pembongkaran itu.
“Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati,” sebutnya.
Pemprov Jakarta, kata Pramono berjanji akan membongkar tiang monorel terbengkalai yang ada di Jakarta. Dia menyebut monorel yang mangkrak merusak pemandangan hingga sering terjadi kecelakaan.
“Ini agar tidak terjadi lagi, sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan sering kali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata dia.
“Mudah-mudahan di tahun 2026, segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026,” tambahnya.
Kronologi Proyek Monorel Jakarta Mangkrak!
Sebelum adanya LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, DKI Jakarta sempat hampir memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni Monorail (monorel). Namun sayangnya, proyek tersebut gagal terealisasi.
Proyek monorail Jakarta diinisiasi di era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso.
Rencananya, proyek monorail Jakarta akan memiliki dua jalur yang jika ditotal, panjangnya mencapai 29 kilo meter.
Dua jalur tersebut yakni Jalur Hijau (Green Line) yang rutenya melingkar melayani Casablanca-Kuningan-Semanggi-Casablanca dan Jalur Biru (Blue Line) melayani Kampung Melayu-Tanah Abang-Tomang.
Proyek ini bermula pada 2003 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Megawati. Pemrakarsa proyek ini adalah PT Indonesia Transit Central yang merupakan konsorsium bentukan Adhi Karya, Global Profex Sinergy, dan Radiant Utama.
Sedari awal, proyek ini diketahui bermasalah dari segi pembiayaan. Konsorsium kesulitan mencari sumber pendanaan.
Kendati demikian, pada 2005 perusahaan sudah memasang tiang pancang di tengah jalan seandainya sumber pendanaan ditemukan.
Proyek Gagal Berlanjut, Resmi Dihentikan Ahok
Sayangnya, kendala tersebut terus berlanjut pada 2008. Sampai akhirnya, pemerintah memutuskan menghentikan proyek tersebut, sehingga hanya menyisakan tiang-tiang pancang yang berdiri tegak di tengah jalanan.
Wacana melanjutkan proyek tersebut terus bergulir dari setiap periode kepemimpinan gubernur DKI Jakarta. Namun, itu semua berakhir kegagalan.
Hingga akhirnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T.P (Ahok), memutuskan tak lagi melanjutkan proyek tersebut.Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) pun lebih memilih membangun moda transportasi lain, seperti MRT dan LRT daripada meneruskan proyek monorail Jakarta.(*)