Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News
Rumah Sakit Umum Daerah Bangun Purba (RSUD Bangun Purba) yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bangun Purba Tengah, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kini menjadi sorotan masyarakat.
Rumah Sakit milik Pemerintah yang kini dipimpin dr Silvia Karilla sebagai Direktur Utama (Dirut) itu diberitakan telah menjadi sarang korupsi berjamaah, namun belum ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Nasional Indonesia (LBH PERJUANGAN), Hardius Karo Karo, S.H., mengungkapkan, dari laporan dan temuan yang diperoleh LBH Perjuangan, diketahui bahwa terjadi deretan dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Bangun Purba itu.
“Ngeri, dugaan korupsi menggila di RSUD Bangun Purba. Dari mulai pemecatan sekitar 200 pegawai honorer yang tidak mendapat upah yang selayaknya, dugaan korupsi uang jaga perawat yang tidak diberikan. Pemalsuan status pegawai dan bidan. Dugaan korupsi dan kutipan perpanjangan kontrak pegawai, kutipan pendaftaran pegawai ke BKD. Bejibun laporan dugaan korupsi di RSUD Bangun Purba yang kami terima,” ungkap Hardius Karo Karo kepada wartawan di Jakarta, (27/8/2025).
Hardius Karo Karo merinci, sejumlah dugaan korupsi berjamaah yang telah terjadi di RSUD Bangun Purba itu.
Seperti, Uang Jaga Malam Perawat sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2025 ini, tidak dibayarkan.
Uang Pembagian Jasa Pelayanan pada Bulan Oktober, November dan Desember 2024, belum dibagikan. Tanpa ada kejelasan informasi, dan tak ada kelanjutan seperti apa berikutnya.
Gaji honor Satpam, Cleaning Service dan Sopir, sejak April 2025 hingga Agustus 2025 ini belum dibayarkan.
Kemudian, status karyawan diturunkan menjadi tenaga outsourcing. Ada juga pemalsuan status pegawai. Pihak manajemen RSUD Bangun Purba memalsukan status pegawai, yakni dari lulusan D3 Farmasi dijadikan Bidan.
Berikutnya, anggaran visit dokter spesialis dimanipulasi oleh pihak manajemen RSUD Bangun Purba. Dalam Laporan BPJS Kesehatan, disebutkan bahwa visit dokter spesialis dilakukan setiap hari, padahal tidak ada visit dokter setiap hari.
Selanjutnya, puluhan pegawai honorer RSUD Bangun Purba yang sudah bekerja puluhan tahun, ternyata tidak didaftarkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Deli Serdang.
“Puluhan tahun bertugas di RSUD Bangun Purba tidak diangkat menjadi PNS, karena tidak didaftarkan oleh pihak manajemen RSUD,” ungkap Hardius Karo Karo.
Yang lebih sadis lagi, katanya, setiap pegawai honorer itu dikutip Rp 50 ribu per orang oleh manajemen RSUD Bangun Purba, dengan alasan untuk didaftarkan ke BKD. “Ternyata tidak didaftarkan juga,” lanjutnya.
Ada lagi, perpanjangan kontrak tenaga medis tahun 2023-2024 dikenakan pungutan sebesar Rp 500 ribu per orang oleh pihak manajemen RSUD Bangun Purba.
Ada juga temuan, gaji pegawai honorer tidak pernah dibayarkan dengan maksimal. Temuan lainnya, obat-obatan di RSUD Bangun Purba sering kosong
“Yang paling mengenaskan adalah sebanyak 200 pegawai honorer diberhentikan secara sepihak, tanpa adanya penjelasan dan alasan yang tepat,” beber Hardius Karo Karo.
Karena itu, ditegaskan Hardius, Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan, dan juga Dirut RSUD Bangun Purba dr Silvia Karilla, bersama manajemen, harus diusut dugaan korupsinya sampai tuntas.
Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bangun Purba, Sumihar, juga tidak luput dari rentetan dugaan tindak pidana korupsi berjamaah di RSUD Bangun Purba.
“Semua pihak yang terlibat, harus dilaporkan dan diusut tuntas,” tandas Hardius Karo Karo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon dari Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan, Dirut RSUD Bangun Purba dr Silvia Karilla, dan Kepala Tata Usaha RSUD Bangun Purba Sumihar. (*)
