Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News
Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (STN), Ahmad Rifai, menegaska, Indonesia harus memperkuat industrialisasi nasional pupuk untuk kedaulatan pangan.
Serikat Tani Nelayan (STN) menyampaikan keprihatinan atas temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai peredaran lima jenis pupuk palsu yang setiap tahun selalu berulang dan merugikan petani tidak sedikit bayangkan hingga mencapai Rp 3,2 triliun.
Skandal ini menunjukkan rapuhnya rantai pasok pupuk di Indonesia dan ancaman serius terhadap kesejahteraan petani, terutama mereka yang bergantung pada utang, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Gagal panen akibat pupuk palsu tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha tani dan kedaulatan pangan nasional.
Ahmad Rifai, mengatakan, kasus pupuk palsu merupakan sinyal darurat bagi pemerintah untuk segera memperkuat industrialisasi nasional pupuk sebagai tulang punggung pertanian Indonesia.
Ketergantungan pada pasokan pupuk yang rentan terhadap praktik curang harus diakhiri dengan membangun industri pupuk nasional yang mandiri, berkualitas, dan terjangkau.
Industrialisasi pupuk yang kuat akan menjadi fondasi konkret memajukan teknologi massal bagi kaum tani, menjamin ketersediaan pupuk berkualitas, serta mendorong produktivitas pertanian menuju kedaulatan pangan.
“Kami mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri pupuk nasional dengan melibatkan organisasi petani dalam perencanaan dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan riil di lapangan terpenuhi,” tutur Ahmad Rifai, dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Selasa (15/7/2025).
Kemudian, pemerintah juga perlu mengembangkan teknologi produksi pupuk berbasis sumber daya lokal guna mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi petani, termasuk pengembangan pertanian organik untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang lestari.
“Juga harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap mafia pupuk serta pelaku pemalsuan, dengan memastikan sanksi tegas yang memberikan efek jera,” lanjutnya.
“Pemerintah wajib meningkatkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi yang terjamin kualitasnya melalui sistem distribusi yang transparan dan akuntabel,” ujar Ahmad Rifai.
Dia menegaskan, Serikat Tani Nelayan (STN), mendukung visi Menteri Pertanian untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, visi ini hanya dapat terwujud jika pemerintah serius membangun ekosistem pertanian yang berpihak pada petani, dimulai dari penguatan industri pupuk nasional.
“Ini bukan sekadar soal angka produksi, tetapi soal keadilan bagi petani yang menjadi tulang punggung kedaulatan pangan bangsa,” kata dia.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya petani untuk bersatu mendesak pemerintah mewujudkan industrialisasi pupuk nasional yang kokoh. Agar terwujud pertanian Indonesia (kolektif) yang maju, berdikari, dan berdaulat,” tandasnya.(*)
