Sinar Keadilan News Website Sinar Keadilan News
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi dilaporkan telah sering menelantarkan warga. Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab dikenal dengan Kang Dedi alias KDM diminta turun tangan.
Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Nasional Indonesia (LBH PERJUANGAN NASIONAL INDONESIA), Jhon Roy P Siregar, menyampaikan, pihaknya telah berbulan-bulan ini mendapat laporan dan keluhan-keluhan warga Bekasi, atas kinerja buruk dan pelayanan yang sangat tidak responsif dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.
Diungkapkan Jhon Roy P Siregar, sejak akhir tahun 2024 lalu, hingga kini sudah memasuki pertengahan tahun 2025, pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi (PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi) tidak merespon laporan dan keluhan-keluhan warga.
“Padahal air bersih dan air minum itu adalah kebutuhan utama masyarakat, dan itu seharusnya dikelola secara profesional dan transparan oleh Pemerintah melalui PDAM-nya. Namun, kami mendapat laporan warga Bekasi, hingga kini belum ada respon dan tanggapan yang sangat dibutuhkan warga dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,” tutur Jhon Roy P Siregar, kepada redaksi media ini, Sabtu (5/7/2025).
Salah seorang warga dari Perumahan di Babelan Bekasi, Jonathan Manurung, menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan protes keluarganya dan warga sekitar yang mengalami keluhan yang sama mengenai pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi lewat bersurat resmi kepada Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi Reza Lutfi Hasan, namun tidak direspon.
Jonathan Manurung mengungkapkan, sejak akhir Tahun 2024 lalu, di lingkungan perumahan tempat tinggalnya saja sudah beberapa kali terjadi berhentinya air dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi ke rumah-rumah.
“Dari mulai bulan Desember 2024, kemudian ke Januari, hingga ke bulan Juni 2025 ini, sering terjadi mati air, tanpa kami ketahui sebab musababnya, dan tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pihak PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Hal ini sangat merugikan kami sehari-hari,” tutur Jonathan Manurung.
Jonathan Manurung melanjutkan, setiap warga di perumahannya pun harus membeli air galon, untuk kebutuhan mencuci, memasak, minum, mandi dan lain-lain.
“Setiap hari, harus keluar uang lagi untuk beli air galon. Pernah sih ada satu dua buah mobil tangki dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, katanya untuk mensuplai air. Namun, tentu saja hal itu sangat amat tidak memadai. Ada ratusan bahkan ribuan warga penghuni perumahan, mana bisa hanya disuplai hanya dengan satu dua tangki air,” beber Jonathan Manurung.
Karena merasa dirugikan dan tak adanya pelayanan yang memadai dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada warga, Jonathan Manurung pun berisiniasif mengajukan protes dan bersurat kepada Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi Reza Lutfi Hasan dan jajarannya.
Namun, lanjut dia, surat itu pun tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi. Bahkan, yang semakin aneh terjadi. Menurut Jonathan Manurung, biaya pembayaran bulanan air bersih Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi malah membengkak.
“Aneh sekali, air sering mati dan tak dilayani dengan profesional, justru malah pembayaran kami bengkak. Di rumah saya misalnya, yang biasanya bayar hanya sekitar 200 ribu rupiah, kok di tagihan bulan ini malah menjadi 500 ribu rupiah lebih? Air tak ada, sering mati, kok malah harus ditagih dengan tagihan yang bengkak,” tutur Jonathan Manurung.
Jonathan Manurung pun terus melakukan protes. Dia berharap Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab dikenal dengan Kang Dedi alias KDM diminta turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
“Ada jutaan warga di Bekasi, yang harus mendapat pelayanan yang baik dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Namun, faktanya, tak ada tindakan yang memadai dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Kami berharap Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mau turun tangan untuk melakukan pengecekan dan membongkar dugaan korupsi dan permainan yang menurut kami selama ini sudah dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,” tuturnya.
Jonathan Manurung menambahkan, pernah ada mengaku dari pihak PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, hendak melakukan pengukuran ulang terhadap debit air dan pemakaian di rumah-rumah. Namun, tidak jelas peruntukannya dalam rangka apa pengukuran tersebut hendak dilakukan oleh PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
“Yang kami butuhkan sebagai warga adalah pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang profesional, yang transparan dan juga responsif terhadap keluhan dan persoalan warga dalam masalah air bersih ini,” tegasnya.
Senada dengan Jonathan Manurung, Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Nasional Indonesia (LBH PERJUANGAN NASIONAL INDONESIA), Jhon Roy P Siregar, menyampaikan, dugaan penyelewengan dan bahkan tindak pidana korupsi diduga telah berakar di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
“Warga selalu dijadikan korban. Korban dari pelayanan yang tidak profesional dan tidak transparan, korban dari dugaan permainan meteran air dan harga pembayaran air, korban dari proyek-proyek gelap di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,” tuturnya.
Karena itu, selain mendesak Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab dikenal dengan Kang Dedi alias KDM untuk turun tangan membongkar dan menyelesaikan persoalan ini, Jhon Roy P Siregar juga meminta agar Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi itu.
“Ini tak boleh didiamkan, Aparat Penegak Hukum juga harus turun melakukan penyelidikan kepada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,” tandasnya.(*)
